Bidang Pelayanan dan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak

Bidang Pelayanan dan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di bidang Pelayanan dan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pelayanan dan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan identifikasi dan analisis program dan anggaran SKPD;
b. pelaksanaan advokasi dan sosialisasi kebijakan Pelayanan dan Pelembagaan Hak Anak Serta Perlindungan Anak;
c. pelaksanaan koordinasi Pelayanan dan Pelembagaan Hak Anak Serta Perlindungan Anak;
d. pelaksanaan fasilitasi kebijakan Pelayanan dan Pelembagaan Hak Anak Serta Perlindungan Anak di SKPD;
e. pelaksanaan pembinaan Pelayanan dan Pelembagaan Hak Anak Serta Perlindungan Anak;
f. pelaksanaan fasilitasi Pelayanan dan Pelembagaan Hak Anak Serta Perlindungan Anak;
g. penguatan kelembagaan dan jejaring Pelayanan dan Pelembagaan Hak Anak Serta Perlindungan Anak termasuk masyarakat, dunia usaha dan akademisi;
h. pemantauan pelaksanaan Pelayanan dan Pelembagaan Hak Anak Serta Perlindungan Anak;
i. pelaksanaan evaluasi Pelayanan dan Pelembagaan Hak Anak Serta Perlindungan Anak;
j. pelaksanaan Koordinasi perlindungan anak lintas SKPD;
k. pembinaan dan fasilitasi pelayanan perlindungan anak;
l. pengembangan inovasi baru pelayanan perlindungan anak;
m. fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengembangan inovasi baru pelayanan untuk anak;
n. penyelenggaraan pelatihan dalam rangka meningkatkan pelayanan;
o. pemberian pelayanan anak korban kekerasan yang mencakup :
– pelayanan kedaruratan;
– merujuk korban kekerasan ke unit layanan lain sesuai kebutuhannya;
– mengkoordinasikan pelayanan korban kekerasan;
– menyelenggarakan pencatatan dan pelaporan korban kekerasan.
p. penyelenggaraan upaya penyadaran masyarakat tentang perlindungan anak;
q. fasilitasi, dan membantu pelaksanaan operasional Unit Pelayanan Terpadu (UPT);
r. pelaksanaan system pengendalian intern; dan
s. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.