Peresmian Mall Pelayanan Publik (MPP) Ngawi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB)

Ngawi – Ngawi “LUAR BIASA”, menjelang Hari Jadi Ngawi ke-666 pada tanggal 7 Juli 2024 nanti, Ngawi kedatangan tamu, Mantan Bupati Banyuwangi sekaligus Mantan Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah), sosok pemimpin muda yang punya pemikiran transformasional  dan Inovatif di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, beliau adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Bapak Abdullah Azwar Anas, S.Pd., S.S., M.Si. MenPAN RB hari ini, 27 Juni 2024, meresmikan Mall Pelayanan Publik (MPP) Ngawi.

Hadir dalam acara Peresmian MPP Ngawi sebagai berikut MenPAN RB Abdullah Azwar Anas beserta Deputi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Deputi Pelayanan Publik, Kepala Biro Reformasi Birokrasi POLRI, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur, Kepala Bakorwil I Madiun R. Heru Wahono Santoso yang mewakili Pj. Gubernur Jawa Timur, Kepala Daerah Perbatasan Ngawi, Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, S.T., M.H, Wakil Bupati Ngawi Dr. Dwi Rianto Jatmiko, M.H., M.Si, Jajaran Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah, Kepala BUMD.

Mengawali Rangkaian Peresmian MPP Ngawi dalam rangkaian Ngawi Doa Bagi Semesta, Bupati Ngawi mengawali sambutannya, bahwa MPP Ngawi sudah dilaunching pada Desember 2023 dan yang bergabung untuk memberikan pelayanan sebanyak 20 instansi dengan 60 jenis pelayanan, sampai diresmikannya MPP Ngawi oleh MenPAN RB sudah bergabung 39 instansi dengan 152 jenis layanan, hal ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Ngawi memberikan layanan bagi masyarakat yang cepat, efektif, Efisien, Transparan, Akuntabel. MPP Ngawi terdiri dari 3 Lantai (Lantai Dasar untuk memamerkan Produk Unggulan dari UMKM Setempat dan Pojok Digital untuk ngobrolnya anak muda berkegiatan secara digital, Lantai 1 untuk Tempat Pelayanan, Lantai 3 Rooftop digunakan paguyuban petani dan barista anak muda ngawi difasilitasi dengan adanya Coffe Shop 11 12 buka jam 11 siang tutup jam 12 malam). Setelah Grand Opening Februari 2023, Khususnya di Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Rata-rata melayani administrasi kependudukan kepada masyarakat sekitar 400 – 500 Orang per hari, ditambah BPJS yang terintegrasi yang baru pertama kali di Indonesia yang mana BPJS berkantor di MPP. Sehingga sampai saat ini pelayanan di MPP Ngawi rata – rata per hari antara 800 – 1.000 orang. Sesuai Arahan Presiden Jokowi yang telah dilaunching bahwa Pemerintah Kabupaten Ngawi akan menjalankan Gov Tech menuju Ina Digital yang mana terintegrasinya semua layanan publik ke dalam satu portal layanan, Kabupaten Ngawi sudah mulai mengintegrasikan 180 aplikasi menjadi 60 aplikasi, dan dari 60 aplikasi ditargetkan menjadi 10 aplikasi.

Kepala Bakorwil I Madiun dalam sambutannya bahwa grand launching MPP Ngawi merupakan suatu momentum dalam menguatkan komitmen integritas dan kebersamaan semua stakeholder guna meningkatkan pelayanan publik menuju pelayanan prima, keberadaan pemerintah adalah sebagai pelayan yang diberikan wewenang untuk mengatur tata kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Keberadaan Pemerintah harus bermanfaat sehingga menimbulkan rasa kepercayaan masyarakat atas berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama sebagai konsekuensi, maka pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan prima, pelayanan yang cepat, murah, mudah dan ramah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan Surat Edaran 5 Maret 2024 kepada seluruh Kabupaten Kota di Jawa Timur, tentang pendataan rencana pembentukan MPP di wilayah masing-masing. Dari 38 Kabupaten Kota di Jawa Timur sudah ada 29 MPP yang telah launching. Di Jawa Timur telah ada MPP digital yaitu Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Tuban dan Kota Pasuruan. Sebagai upaya peningkatan pelayanan publik khususnya Percepatan Perijinan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menggunakan jatim online single submission (JOS) untuk layanan non OSS pada158 layanan pada 18 sektor. Sesuai arahan KemenPAN RB bahwa tidak hanya mengejar penciptaan inovasi tetapi juga penekanan untuk melaksanakan pengembangan dan pelembagaan inovasi.

MenPAN RB dalam sambutannya mengatakan bahwa pelayanan perijinan yang ada di Provinsi untuk dimasukkan ke MPP sehingga bisa terintegrasi. Presiden Jokowi selalu memberikan arahan untuk mendorong birokrasi berdampak, Birokrasi yang berangkat ke kantor harus ada target kinerja yang ingin dihasilkan, tidak harus banyak orang namun sedikit tapi berdampak. Untuk itu Kepala Perangkat Daerah harus melakukan Monitoring dan Evaluasi kinerja di OPD masing-masing, Birokrasi Sering awalnya siap tapi akhir akhir tidak siap, Bila perlu diadakan rapat setiap minggu untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusi permasalahan. Birokrasi harus lincah dan cepat sehingga diperlukan digitalisasi dan integrasi. MPP hanya Gedung/Fisik namun rohnya pengintegrasian pelayanan yang dampaknya masyarakat menjadi lebih mudah, cepat, murah, lebih transparan. Karena keterbatasan kewenangan di Birokrasi maka jangan “BAGITO (Bagi Bagi Roto), namun harus memiliki skala prioritas. Indonesia ke depannya berpeluang menuju 4 besar ekonomi dunia, syaratnya birokrasi harus profesional, SDM kompetitif. Birokrasi perlu di reform sehingga muncul reformasi birokrasi. Inti dari Reformasi Birokrasi adalah tumpang tindih kebijakan, penyederhanaan proses bisnis. Penilaian Reformasi juga dipangkas ke langsung dampak yang selama ini terjebak administrasi